Landasan hukum terhadap pengaruh kebijakan pendidikan

Oleh Armansyah

Perlunya pendidikan harus dilandasi oleh berbagai produk hukum tidak lain untuk membuat sebuah keteraturan. Bahkan hukum sendiri adalah produk dari sebuah proses politik. 

Hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa sosial sebagaimana direncanakan oleh berbagai pihak dalam mengambil keputusan.

Adapun payung hukum dalam masalah ini adalah :

  1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2
  2. UU RI No. 20 Tahun 2003
  3. Permendiknas No 22 tahun 2006

Paulo Freire mengatakan bahwa antara pendidikan dan politik pendidikan tidak bisa dipisahkan.

Komponen sistem pendidikan terdiri dari : kurikulum, pendidik, peserta didik, jenis pendidikan.

Sejauhmana efektifitas politik pendidikan dalam penentuan kurikulum nasional berikut hal-hal terkait lainnya, contoh PMP yang hilang dan berganti menjadi ppkn, buku yang berganti setiap tahunnya dan seterusnya

Sesuatu yang umumnya pasti terjadi, khususnya di Indonesia dan umumnya didunia adalah pergantian rezim selalu berganti juga aspek-aspek pendidikan tertentu. 

Siswa di Hongkong demo adalah contoh kasus dibidang pendidikan yang aktual :

Hong Kong akhirnya memutuskan tidak mengadopsi kurikulum yang hendak diterapkan pemerintah Cina. Keputusan ini menyusul aksi protes puluhan ribu warga Hong Kong yang menyebut kurikulum untuk sekolah dasar dan menengah itu seperti pelajaran cuci otak. Ini mungkin salah satu demo terbesar dalam sejarah Hong Kong.

Seperti dilansir Reuters, 8 September 2012, aksi protes keras itu datang dari orangtua, guru, dan siswa selama satu minggu penuh. Demonstran menilai, kurikulum itu merupakan propaganda partai komunis di Cina. Bahkan, demonstran menyebut itu merupakan sisi gelap pemerintahan Cina.

Keputusan itu diambil dalam sebuah pemilihan di Hong Kong. Kurikulum itu berisi tentang ilmu kewarganegaraan dan berbagai hal sejenisnya. Tetapi, mereka menyebut isu dari pelajaran itu tak lebih dari puji-pujian terhadap Cina. 

“Kami tidak ingin kontroversi ini mempengaruhi operasional sekolah. Kami juga tidak ingin melihat keharmonisan pendidikan akan terpengaruh,” kata Leung.

Recana awal, kurikulum itu akan diterapkan di sekolah dasar pada bulan dan di sekolah menengah pada tahun 2013. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemungutan suara anggota Legislatif di kota ini. Hasil pemungutan suara cukup mengejutkan. Sebanyak 60 dari 70 kursi Dewan di kota itu memutuskan untuk tidak mengadopsi kurikulum “cuci otak.”

(silahkan lihat : http://dunia.news.viva.co.id/news/read/349907-hong-kong-batal-terapkan-kurikulum–cuci-otak-?utm_source=dlvr.it&utm_medium=feed)

Categories: Teknologi Pendidikan | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: